perpres no 71 tahun 2012 tentang tata cara pengadaan tanah. Perpres No. perpres no 71 tahun 2012 tentang tata cara pengadaan tanah

148 Tahun 2015 Peraturan Kepala BPN No. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Umum, pcrlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bagi Untuk Kepentingan Umum; Pasal 4 ayat (Il Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Negara Indonesia 'rahun 2012 Nomor 22,. dan c. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas. 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan. kawasan Pariwisata d. 3 Ibid hal 71. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2012 mengatur tentang pengadaan tanah ï, namun di dalam peraturan pelaksanannya (Perpres No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas. Mengenai pendanaan pengadaan tanah yang dapat menggunakan dana dari badan usaha usaha terlebih dahulu tidak disebutkan. 47 . Undang-Undang Nomor. 6 1. 65 Tahun 2006? 2. 2 tahun 1985. Diubah dengan : PERPRES No. Chairuman Rifkidhani. Pasal 117 dan Pasal 118 Perpres 71/2012 juga mengatur sejalan dengan ketentuan dalam UU 2/2012 sebagai. . mengatur pengadaan tanah oleh Negara, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang diikututi dengan peraturan pelaksananya yakni Perpres Nomor 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Preseden No 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 71 Tahun 2012 yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah. Peraturan Presiden No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71. PERPRES Nomor 71 Tahun 2012. B. Selanjutnya pada Perpres Nomor 30 Tahun 2015. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk. Perpres yang ditandatangani pada 19 Mei 2020 itu berisi tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 71 Tahun 2012 A. The policy on the land procurement matters for the development for public interest has been governed in 1945 Constitution, Indonesia’s Law Number 5 of 1960 on The. 2/2012 dan Perpres No. 156, 2012 KESRA. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Perpres Nomor 71 Tahun 2012: 18 May 2016: 5: Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: PP Nomor 40 Tahun 1996: 18 May 2016: 3: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak. 4. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. Tata Cara pengadaan Tanah . U. Judul. Dalam Pasal 49 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, susunan panitia pengadaan tanah terdiri dari : a) Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan. D. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Devian Kattana Boni/18273096 Dasar Hukum : I. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Diubah Oleh : Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;. 71 Tahun 2012 “Pengadaan tanah ialah kegiatan menyediakan tanah. Peraturan Presiden No. 16 UU Nomor 26 tahun 2007 dan PP No. T. Nasional Nomor 5 Tahun 2012. Revisi Perpres, Kepala BPN Jamin Pembebasan Lahan Lebih Cepat. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Kepentingan Umum. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)1 modul 4 : perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan diklat perencanaan dan persiapan pengadaan tanah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat badan pengembangan sumber daya manusia pusat pendidikan dan pelatihan jalan, perumahan, permukiman dan pengembangan infrastruktur wilayah. Pemerintah dan. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. PERPRES No. Demikian dikatakan oleh Menteri Pekerjaan. '"lg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 6 (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: a. 2014/NO. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. T. Dalam hal pengadaan tanah oleh pihak swasta, maka cara-cara yang dilakukan adalah melalui jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan (misalnya: antara. ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Judul. 2014/NO. Perpres No. PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Pasal 40 (1) Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumA. (Pusvir TRP) Perbup Kab. Juga dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 12 Tahun 2019;. Undang-undang (UU) No. hu k u m on lin e. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumNOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADMN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Menirnbang Mengingat DENGAN. Pertimbangan yang menjadi latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah B agi Pembangunan . Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN, terdapat empat regulasi sebagai dasar hukum pengadaan tanah. Peraturan Presiden No Perpres No. tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, berbunyi : “Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas. PERPRES No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 201 Proyek Strategis 10 Program Strategis. 4. Baik dalam UU No 2/2012, Perpres 71/2012 maupun dalam PerKa BPN 05/2012, yang dijadikan dasar atau acuan dalam menilai besaran nilai ganti. 2. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangunan nasional. Mengenai Tata Cara. 148 Tahun 2015 Peraturan Kepala BPN No. 7/2012”) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2012 – Ketentuan Umum) Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk. M. Perpres No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-. IPINDO Konsultan HKI Terdaftar. Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 76 Peraturan. Berdasarkan UU No. UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. - Peraturan Presiden No. H. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan. 3Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penjelasan umum . Pasal 45 ayat (1) Perpres No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Bisnis. Dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Keppres No 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa cara pengadaan tanah ada dua macam yaitu pertama pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dan kedua jual beli, tukar menukar, dan cara lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Kepala kantor pertanahan memberikan pengumuman terkain penghapusan atau tidak berlakunya bukti hak dari tanah. 5/PMK. 13 halaman. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden (Perpres) No. , M. PERPRES No. Tata Cara Pengadaan Tanah Sebagaimana telah diketahui bahwa ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini adalah UU No. 2. 71/2006, tanggal 5 Juli 2006. 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat PerPres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 148 Tahun 2015, telah dikeluarkan pula Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diubah terakhir. 71 Tahun 2012. Prioritas pembangunan, yang tercantum dalam: 1) Rencana pembangunan jangka menengah; 2) Rencana strategis; dan/atau 3) Rencana kerja Instansi. Peraturan Perundang-undangan. T. Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah/Barang dan Jasa. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas 2. BAB VI SUMBER DANA PENGADAAN TANAH 6. 40 Thn 2014"; Peraturan Presiden RI No. Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang. 36 Tahun 2006 jo. Jelaskan apa yang dimaksud dengan. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. Penelitian ini mencakup tentang proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, serta untuk mengetahui tata cara penitipan ganti rugi. Grafika, 1988), hal 71. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. 71/2012). 1 Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan, pasal 108ABSTRAK: bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil ;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk. Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan. 2 Tahun 2012 dan juga peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. PERPRES No. Dia berharap, Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan, pasal 108Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Dalam Rangka Penyelenggaraan. 71 Thn 2012. TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL. U. UU No 2 Th 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU No. com - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara ( IKN) pada 18 April 2022. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pengertian pengadaan tanah. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumNOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. 71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk […] Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 6 (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah. 5 Tahun 1982; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. U. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tenta. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012. Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut,. Catatan : Perubahan Kedua Perpres No. Modul ini juga menyajikan contoh kasus, studi banding, dan evaluasi pelatihan. Keterangan : Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dicabut dengan: PP No. Perpres No. prinsipnya pengadaan tanah dilaku-kan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah den-. 66/2020. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana. Pengadan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, pembangunan untuk kepentingan umum meliputi : 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan dengan cara pembebasan tanah didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. 71 Tahun 2012 serta perubahannya dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum,. Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengadaaan Tanah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 217/2012 SE LKPP 1/2013 MEKANISME PENGADAAN TANAH SESUAI UU NO. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5/2015”). 38 Tahun 2015 Jo. Unduh dokumen resmi undang-undang ini di sini. U. Undang-Undang No. Sni 03 1733-2004 v. Tahapan Pembebasan Tanah berdasarkan UU No. Pasal 123 A Perpres No. 06/2020 Tentang tata Cara Pengadaan Tanah bagi PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280),. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan. perpres no 71 - perpres no 99 tahun 2014 tahun 2012 - perpres no 30 tahun 2015 - perpres no 148 tahun 2015 - inpres no 1 tahun 2016 - keppres no 3 tahun 2016 peraturan kepala permendagri no. 2/2012) dan Peraturan Presiden No. lik”. Ditetapkan 6 Agustus 2012 • Berlaku 7 Agustus 2012. Perkiraan Nilai Tanah (Perkiraan biaya Ganti rugi yang meliputi tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dan / atau kerugian lain yang dapat dinilai) 9. PROPOSAL SKRIPSI. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. A. Administrasi Pengadaan Tanah. -5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi Yudhi Aldriand 1. Judul. 2006: 316: Prev; 1; 2; Direktorat Jenderal Bina Marga; Gd. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Perpres Nomor 71 Tahun 2012,. 71 Tahun 2012, Perpres No. 55. Perpres 71 Tahun 2012 Perpres 40 Tahun 2014 Perpres 90 Tahun 2014 Perpres 30 Tahun 2015 Perpres 148 Tahun 2015 Perka BPN No 5 Th 2012. Baik dalam UU No 2/2012, Perpres 71/2012 maupun dalam PerKa BPN 05/2012,. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perpres No. No. - Peraturan Presiden No.